11 Jun
2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi mengatakan keberadaan Dewan Kota Cerdas yang tengah dibentuk oleh Pemkot Bekasi ini menjadi wadah bagi keterlibatan penerapan smart city di Kota Bekasi Menurutnya konsep smart city tidak akan dapat dilakukan secara sepihak saja oleh pemerintah namun juga perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang ada Ini juga merupakan upaya melakukan penerapan Kota Cerdas Smart City di Bekasi Smart City tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah saja tetapi harus melibatkan stakeholder lainnya sehingga keiinginan masyarakat bisa terintegrasi langsung dengan Pemerintah ujar Koswara usai melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Kota Cerdas Bekasi di Graha Hartika Wulansari Bekasi Selatan Kamis 8 6 malam Koswara menyebutkan pembentukan Dewan Kota Cerdas juga akan mendorong percepatan smart city yang sudah sebelumnya digagas dan Kota Bekasi akan mampu masuk dalam urutan ke sembilan kota kabupaten seIndonesia serta urutan ketiga untuk penerapan di tingkat Kota Besar Ada empat sektor utama yang nantinya akan di bahas untuk percepatan penerapan smart city Kota Bekasi diantaranya Bidang Ekonomi Sosial Pendidikan dan Energi Semua Seteak Holder yang masuk dalam Kota Cerdas diambil dari para pelaku usaha di masing masing bidang ada yang mewakili organiasi kampus pengusaha dan elemen lain yang tugas dan fungsinya akan memberikan masukan saran dan dukungan penerapan smart city agar lebih maksimal pungkasnya Hal senada juga diungkapkan Ketua Smart City Kota Bekasi Titi Masrifahati Ia menjelaskan untuk mendukung perwujudan Kota Smart City saat ini pemerintah Kota Bekasi menggandeng berbagai sektor swasta diantaranya CSR dari Telkomsel dan beberapa Perusahaan lainya Penerapan Smart City kata dia mulai di lakukan dengan pemasangan wifi di ratusan titik sekota Bekasi Pembentukan Patriot Operation Center dan Sorot merupakan salah satu bentuk interaksi warga dengan pemerintah dalam pembangunan daerah Kita sudah punya call center Sorot dan POC Warga yang menemukan masalah di lapangan seperti kemacetan dapat langsung memberikan data dan fakta atau foto yang di kirim ke POC lalu petugas Dinas Perhubungan bergerak ke lapangan untuk mengatur lalin Bisa juga warga temukan sampah liar di kirim lewat salah satu saluran interaksi misal call center Dinas Lingkungan Hidup langsung menangani di lapangan Jadi banyak hal yang bisa di sinergitaskan papar Titi Selain itu Titi juga mengungkapkan website yang dimiliki oleh masingmasing SKPD digunakan untuk mensosialisasikan program kerja sehingga dengan begitu akan terjadi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat Penerapan Kota Cerdas kata dia memang membutuhkan biaya dan dukungan dari semua stake holder maka di bentuk dewan Kota Cerdas