berita terkini

KOTA BEKASI Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay thai Championship 2026 resmi dimulai pada Rabu 5 Agustus 2026 di GOR Bang Yan Kota Bekasi Kejuaraan yang berlangsung hingga 10 Agustus 2026 ini menjadi ajang kompetisi bagi atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus wadah penjaringan atletatlet berbakat menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi Rangkaian pertandingan diawali dengan White Crew yaitu penampilan beregu yang turut diperlombakan dalam kejuaraan ini Penampilan pembuka diisi oleh kategori usia dini dimulai dari kategori putri di bawah usia tujuh tahun Acara kemudian dilanjutkan dengan seremoni pembukaan yang diawali sambutan dari AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua Pengurus Besar Muay Thai Indonesia Kejuaraan Nasional kali ini memiliki makna yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya diikuti lebih dari 500 peserta tepatnya 514 peserta Ini merupakan rekor dalam sejarah Muay Thai Indonesia sekaligus menunjukkan betapa pesatnya perkembangan dan tingginya animo masyarakat terhadap olahraga Muay Thai di Indonesia ujarnya Selain itu MENPORA Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan bahwa Kejuaraan ini membuktikan perkembangan Muay Thai di Indonesia yang sangat luar biasa dengan ratusan atlet dari seluruh daerah berkumpul untuk berkompetisi Pembinaan dari akar rumput harus terus diperkuat agar olahraga ini semakin diterima masyarakat dan melahirkan atletatlet berprestasi ungkapnya Selanjutnya Menteri Pemuda dan Olahraga membuka secara resmi sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga Muay Thai di Indonesia Babak final Indonesia Muay Thai Championship 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus 2026 dan akan dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir jajaran Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta para pemangku kepentingan olahraga nasional Penyelenggaraan Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Kota Bekasi diharapkan dapat melahirkan atletatlet Muay Thai berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional Selain menjadi ajang kompetisi kejuaraan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi serta mendukung Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan event olahraga berskala nasional

Jakarta 3 Agustus 2026 Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat KIP Periode 2026 2030 di Kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat Senin 3 8 2026 Dalam sambutannya Meutya menekankan maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoaks menghadirkan tantangan baru bagi keterbukaan informasi di era digital Oleh karena itu Meutya meminta Komisi Informasi Pusat memperkuat perannya dalam menjaga keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi KIP lahir dengan semangat demokrasi Tugas Bapak dan Ibu juga untuk melawan beritaberita hoaks dengan menghadirkan informasi yang menjadi hak publik untuk diketahui ujar Meutya Hafid Meutya menegaskan tantangan yang dihadapi Komisi Informasi Pusat pada periode 2026 2030 semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital Menurutnya kehadiran teknologi deepfake misinformasi dan disinformasi dapat mencederai demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi publik yang benar dan mudah diakses Era digital tidak mudah Bapak Ibu akan berlomba dengan maraknya deepfake dan berita hoaks tegasnya Selain menjaga kualitas informasi Meutya juga menetapkan target peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai ukuran kinerja yang terukur Pemerintah menargetkan indeks tersebut meningkat dari 66 43 menjadi minimal 75 pada tahun depan Kita harapkan KIP setidaknya menembus angka 75 pada tahun depan Supaya komitmen ini dari pelantikan sudah terukur ujarnya Meutya turut meminta Komisi Informasi Pusat memperkuat standar layanan informasi publik dengan memastikan setiap badan publik terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi Menurutnya masih diperlukan evaluasi terhadap instansi yang belum optimal menyediakan layanan informasi Kita meminta Bapak Ibu melihat lagi mana kantorkantor layanan publik yang belum memberikan keterbukaan informasi katanya Di sisi lain Meutya menekankan pentingnya memperkuat penyelesaian sengketa informasi secara adil dan akuntabel Ia mengingatkan bahwa hak atas informasi yang dijamin konstitusi harus diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar sehingga tidak membuka ruang bagi berkembangnya misinformasi Informasi adalah salah satu hak dasar manusia Yang dimaksud tentu informasi yang benar tandasnya Menutup sambutannya Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menjadi mitra Komisi Informasi Pusat dalam memperkuat keterbukaan informasi di Indonesia Ia berharap para komisioner menjaga amanah publik dan menghadirkan kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat Selamat bekerja dan terus jaga amanah dari publik pungkasnya Ketujuh anggota KIP yang dikukuhkan adalah Handoko Agung Saputro Ketua Hafidhah Arman Fauzi Dery Hendryan Edi Purwanto Joemarthine Chandra dan Rini Purwandari Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi kontak di bawah ini Tim Redaksi 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https infopublik i

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi terus menggencarkan kegiatan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban K3 di lingkungan kantor Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja sekaligus menyemarakkan suasana kemerdekaan dengan menciptakan lingkungan kantor yang bersih rapi dan tertata Melalui semangat gotong royong seluruh jajaran Diskominfo Kota Bekasi turut berpartisipasi menjaga kebersihan serta mempercantik area kantor dengan nuansa kemerdekaan Semangat kemerdekaan dimulai dari lingkungan yang bersih tertib dan nyaman

Kota Bekasi Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan ketersediaan data yang akurat terstandarisasi dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif efisien dan tepat sasaran Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kota Bekasi terus memperkuat pengelolaan data melalui optimalisasi Data Geospasial serta implementasi Satu Data Indonesia SDI dan SADAJABAR Satu Data Jawa Barat Kegiatan sosialisasi implementasi Satu Data Indonesia dan pengelolaan data geospasial ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfostandi Kota Bekasi Chaerul Aziz Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif transparan dan berbasis bukti Melalui sinergi antarperangkat daerah kualitas data diharapkan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pengelolaan data geospasial memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pembangunan daerah mulai dari perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan hingga mitigasi bencana Informasi spasial yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah memperoleh gambaran kondisi wilayah secara akurat sehingga proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif transparan dan akuntabel Melalui standarisasi data spasial dan penyelarasan informasi kewilayahan berbagai data sektoral yang sebelumnya tersebar di masingmasing perangkat daerah dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan informasi yang saling melengkapi Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mengurangi duplikasi data serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Di sisi lain implementasi Satu Data Indonesia melalui portal SADAJABAR menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi Dengan mengedepankan prinsip standar data metadata interoperabilitas dan penggunaan kode referensi yang seragam seluruh data sektoral dari perangkat daerah dapat diakses dibagipakaikan dan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik Integrasi antara data statistik sektoral dan data geospasial menjadi fondasi penerapan EvidenceBased Policy atau kebijakan berbasis bukti Melalui pendekatan ini setiap program pembangunan dapat dianalisis menggunakan data yang valid dan dipetakan secara spasial sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Diskominfostandi Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola data menyempurnakan regulasi teknis serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem geospasial dan portal Satu Data Sinergi antarperangkat daerah akan terus ditingkatkan guna mewujudkan ekosistem data yang berkualitas terpadu dan berkelanjutan Melalui penguatan integrasi data geospasial dan SADAJABAR Pemerintah Kota Bekasi optimistis dapat mewujudkan pemerintahan berbasis data datadriven government meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat ST Diskominfostandi

Jakarta 3 Juli 2026 Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menegaskan seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib menerapkan registrasi pelanggan baru menggunakan verifikasi biometrik face recognition mulai 1 Juli 2026 Untuk memastikan kebijakan berjalan tanpa celah Komdigi juga meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menutup akses validasi Nomor Induk Kependudukan NIK dan Nomor Kartu Keluarga No KK yang selama ini digunakan dalam registrasi pelanggan seluler Langkah ini diambil setelah hasil pemantauan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi bersama Ditjen Dukcapil pada 1 Juli 2026 menemukan masih adanya registrasi pelanggan baru di sejumlah operator seluler yang menggunakan mekanisme validasi NIK dan No KK tanpa verifikasi biometrik Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Abdullah mengatakan pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik registrasi nomor seluler menggunakan identitas orang lain Mulai 1 Juli registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik Karena itu kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No KK tanpa verifikasi biometrik tegas Edwin Menurut Edwin registrasi biometrik bukan sekadar perubahan prosedur administrasi tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan ruang digital Indonesia Registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas penipuan digital hingga berbagai bentuk kejahatan siber ujarnya Sebagai tindak lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital telah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler agar segera menghentikan seluruh proses aktivasi pelanggan baru menggunakan mekanisme validasi NIK dan No KK serta memastikan seluruh registrasi dilakukan melalui verifikasi biometrik face recognition sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 Pada 2 Juli 2026 Komdigi juga telah menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Dukcapil untuk meminta penutupan akses validasi NIK dan No KK bagi keperluan registrasi pelanggan seluler Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada lagi jalur registrasi di luar mekanisme biometrik yang telah diberlakukan secara nasional Edwin menegaskan keberhasilan kebijakan ini membutuhkan komitmen seluruh operator seluler Kami mengajak seluruh operator menjadikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas Kepatuhan terhadap registrasi biometrik bukan hanya memenuhi regulasi tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya kata Edwin Pada tanggal 3 Juli 2026 Dirjen Ekositem Digital bersama jajaran telah melakukan sidak ke salah satu mall di Jakarta Barat untuk melihat apakah penerapan registrasi biometrik telah dilaksanakan oleh seluruh operator Hasilnya terdapat 1 operator yang telah menerapkan registrasi biometrik dan 2 operator lainya masih bisa melakukan registrasi menggunakan NIK dan No KK Di lokasi juga masih ditemukan kartukartu yang telah diaktifkan dan siap digunakan Komdigi akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi biometrik di seluruh Indonesia Apabila masih ditemukan penyelenggara yang mengaktifkan pelanggan baru tanpa registrasi biometrik sesuai ketentuan pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi kontak di bawah ini Tim Redaksi 08132193171 nbsp

Kota Bekasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral EPSS Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Aula Dinas Pendidikan Kota Bekasi Senin 29 6 2026 Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai penyelenggaraan statistik sektoral serta mendukung pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral EPSS Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Kegiatan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang berperan sebagai produsen data statistik sektoral Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas tata kelola data statistik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Acara diawali dengan registrasi peserta pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya doa bersama serta laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfostandi Kota Bekasi Chaerul Azis Dalam laporannya beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi EPSS merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di setiap perangkat daerah Selain itu kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai indikator penilaian EPSS sehingga setiap perangkat daerah mampu menghasilkan data yang berkualitas akurat mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan Selanjutnya Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Jaya Eko Setiawan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa data merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Oleh karena itu diperlukan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai indeks tetapi juga menjadi momentum untuk membangun budaya pengelolaan data yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang efektif transparan dan berbasis data Pada kegiatan tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Bekasi yaitu Robert Ronytua Pardosi dan Minto Setiyo Pada sesi pertama Robert Ronytua Pardosi menyampaikan materi Prinsip Satu Data Indonesia SDI Materi tersebut menjelaskan mengenai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia penerapan standar data metadata interoperabilitas data serta peran pembina data wali data dan produsen data dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan berkualitas Selanjutnya Minto Setiyo memaparkan materi Kualitas Data Statistik Sektoral Dalam penyampaiannya dijelaskan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung proses perencanaan pelaksanaan evaluasi pembangunan hingga pengambilan keputusan Oleh karena itu setiap perangkat daerah perlu memperhatikan proses pengumpulan pengolahan validasi dan penyajian data agar menghasilkan data yang akurat konsisten dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi semakin memahami pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral EPSS serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Dengan demikian tata kelola data di Kota Bekasi dapat terus meningkat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang semakin optimal

Bekasi 27 Februari 2026 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kota Bekasi menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Renja Tahun 2027 bertempat Comand Center Kota Bekasi Kamis 27 2 Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Diskominfostandi dengan prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2027 Forum ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah pemangku kepentingan serta unsur terkait lainnya Dalam forum tersebut dibahas berbagai usulan program strategis di bidang komunikasi dan informatika penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE pengelolaan statistik sektoral serta peningkatan keamanan informasi dan persandian Seluruh masukan dan saran dari peserta menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen Renja agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Melalui forum ini Diskominfostandi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital Penyusunan Renja Tahun 2027 diharapkan mampu menjawab tantangan transformasi digital serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kota Bekasi Dengan semangat kolaborasi dan nilainilai BerAKHLAK Diskominfostandi Kota Bekasi optimistis dapat menghadirkan program kerja yang inovatif serta selaras dengan visi pembangunan daerah ST Diskominfostandi

KOTA BEKASI Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT ke29 Kota Bekasi Tahun 2026 Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi secara resmi merilis logo peringatan yang akan digunakan pada seluruh rangkaian kegiatan dan publikasi resmi Logo ini merupakan hasil lomba desain yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari hingga 8 Februari 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum baik nasional maupun internasional Antusiasme peserta sangat tinggi dengan total 296 karya yang masuk ke Panitia termasuk partisipasi terjauh dari Turki Proses seleksi dilakukan secara profesional dan transparan melalui dua tahap penjurian Tahap pertama adalah proses kurasi dan penjaringan dari ratusan karya yang masuk hingga terpilih 4 empat finalis terbaik FInalis terpilih berasal dari Provinsi Riau Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Kabupaten dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Selanjutnya pada tahap kedua para finalis melakukan presentasi langsung di hadapan dewan juri untuk memaparkan filosofi konsep visual dan relevansi desain terhadap tema besar HUT ke29 Kota Bekasi Tahun 2026 Dewan juri terdiri dari tiga orang profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang desain grafis serta praktisi desain komunikasi visual Penilaian dilakukan berdasarkan aspek orisinalitas fleksibilitas serta kekuatan konsep estetika visual dan keterwakilan identitas Kota Bekasi serta kesesuaian dengan tema peringatan tahun ini yaitu Semakin Keren Pembangunannya Semakin Nyaman Sejahtera Warganya Berdasarkan hasil penilaian menyeluruh karya dari finalis Saudara Gundi Oktiyasworo asal Kota Bekasi dinobatkan sebagai pemenang Ketua Dewan Juri Bapak Teguh P E menyatakan Logo terpilih dinilai paling mampu merepresentasikan semangat kemajuan pembangunan Kota Bekasi yang berkelanjutan harmonis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Elemen visual dalam logo mencerminkan dinamika pertumbuhan kolaborasi serta identitas lokal yang modern dan progresif Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfostandi Saudari Fitrianti Ningsih S AB M Si mewakili Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta dewan juri serta masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya lomba desain logo ini Diharapkan logo HUT ke29 Kota Bekasi Tahun 2026 dapat menjadi simbol pemersatu dan penyemangat seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Bekasi yang semakin keren pembangunannya serta semakin nyaman dan sejahtera bagi seluruh warganya pungkasnya File Logo Resmi HUT Ke29 Kota Bekasi dapat diundih pada Downloa

Jakarta 4 Februari 2026 Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital Pemerintah menurutnya tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations GPR Outlook 2026 pada Rabu 4 2 2026 di Jakarta Pusat yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian Lembaga BUMN BUMD serta perwakilan pemerintah daerah Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat Keduanya harus berjalan bersamaan Kalau kita tidak cepat ruang itu akan diisi oleh disinformasi dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat tegas Meutya Menurut Meutya tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun melainkan dari apa yang benarbenar sampai dan dipahami oleh masyarakat Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis tapi apa yang sampai ke publik Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi itu juga salah ujarnya Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional kata dia sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga Selain itu Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi termasuk melalui saling berbagi data saling menguatkan pemberitaan dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring sehingga tidak bisa dihadapi secara sendirisendiri Kalau disinformasi bekerja secara kolektif maka humas pemerintah juga harus berjejaring Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital ujarnya Lebih lanjut Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis Tanpa bank data yang siap kecepatan tidak mungkin tercapai Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik kata Meutya Menutup arahannya Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri dengan suara yang beragam gaya yang berbeda tetapi arah dan tujuannya sama Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan namun kita hadapi bersama pungkasnya Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi kontak di bawah ini Tim Redaksi 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https infopublik i

Kota Bekasi Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kota Bekasi Jaya Eko menghadiri undangan peringatan Isra Mi raj Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bekasi Raya Kamis 30 1 2026 Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Bekasi Raya insan pers tokoh masyarakat anak yatim piatu serta tamu undangan lainnya Peringatan Isra Mi raj ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan insan pers Dalam kesempatan tersebut Jaya Eko menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Bekasi dan Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi yang tidak dapat menghadiri kegiatan secara langsung karena harus menjalankan agenda kedinasan lain yang tidak dapat ditinggalkan Meski tidak dapat hadir Wali Kota Bekasi dan Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan serta berharap kegiatan peringatan Isra Mi raj Nabi Muhammad SAW ini dapat membawa keberkahan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di lingkungan masyarakat Bekasi Raya Jaya Eko juga memberikan apresiasi tinggi kepada PWI Bekasi Raya atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sangat positif khususnya dengan melibatkan dan menghadirkan anak yatim piatu Menurutnya kegiatan ini tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama Peringatan Isra Mi raj yang dirangkaikan dengan kepedulian terhadap anak yatim piatu merupakan bentuk apresiasi yang sangat baik dan patut dicontoh karena mampu menghadirkan nilai ibadah sekaligus nilai kemanusiaan ujarnya Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dan PWI Bekasi Raya dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah melalui komunikasi publik yang informatif edukatif dan berimbang ST Diskominfostandi

Kota Bekasi Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam membangun pemerintahan berbasis digital terus menunjukkan hasil nyata Pada tahun 2025 Kota Bekasi berhasil meraih nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE sebesar 3 96 dengan predikat Sangat Baik Capaian ini menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital Kota Bekasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun Tercatat nilai Indeks SPBE Kota Bekasi meningkat dari 3 01 pada tahun 2023 menjadi 3 83 pada tahun 2024 dan kembali naik pada tahun 2025 Tren positif tersebut membuktikan konsistensi Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik Pada tahun 2025 Kota Bekasi juga menjadi salah satu lokus nasional dalam evaluasi penilaian SPBE kabupaten kota oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPANRB Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kota Bekasi Nadih Arifin mengatakan melalui penguatan SPBE Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong layanan publik yang lebih cepat transparan dan akuntabel sekaligus mempertegas komitmen mewujudkan Bekasi Keren sebagai kota yang adaptif inovatif dan siap menghadapi tantangan era digital mms lrm