berita terkini

Bekasi Selatan Rapat sinergitas rencana kerja Diskominfo standi Kota Bekasi Tahun 2021 dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD seKota Bekasi Selasa 29 10 2019 Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 060 1 5994 BAPPEDA tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Terkait hal tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi mengundang perangkat OPD untuk melakukan sinergitas rencana kerja Diskominfostandi Tahun 2021 Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi Dr H Encu Hermana Radhman MM dalam sambutannya menyatakan pentingnya sinergitas antar OPD sebagai sebuah komitmen untuk mensukseskan program dari Pemerintah Kota Bekasi Beliau juga menambahkan Agar tidak ada kebijakan ganda antar dinas terkait pengadaan dan pekerjaan aplikasi dan sistem IT dalam lingkup Pemerintah Kota Bekasi karena merupakan tupoksi dan tanggung jawab Diskominfo standi Ungkap Dr H Encu Hermana Radhman MM Kadis Kominfostandi Sebagai moderator dalam rapat sinergitas ini adalah Sekretaris Diskominfostandi Asep Kadarisman SH M Si Kolaborasi dan koordinasi terus dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang sudah ada pada masingmasing dinas agar kegiatan yang dilaksanakan pada tiap OPD dan terpublikasikan dengan baik Ungkapnya Dalam rapat ini juga dipaparkan rencana kerja dari masingmasing Bidang pada Diskominfostandi Kota Bekasi Satupersatu perwakilan bidang mempresentasikan rencana kegiatan Tahun 2021 mulai dari bidang Pengelolaan Informasi Publik PIP bidang EGovernment bidang TIK dan bidang Statistik dan Persandian Pada akhir sesi dilakukan tanya jawab terkait rencana kerja Diskominfostandi Salah satu dinas yang bertanya adalah dari Dinas Perpustakaan yang menanyakan integrasi aplikasi yang mereka miliki dari Perpustakaan Nasional dengan sistem yang sudah ada pada Diskominfostandi dan terkait Publikasi program mereka Menanggapi terkait Publikasi kegiatan kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Andy Yulianto Dwiputro S Si Apt menyatakan bahwa kegiatan yang ingin dipublikasikan bisa berkolaborasi dengan bidang PIP Diskominfostandi Lebih lanjut beliau menjelaskan prosedur pengajuan program atau kegiatan yang akan dipublikasikan yaitu dengan bersurat dan membuat informasi lengkap terkait kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya akan dibuatkan dalam bentuk infografis dan akan dipublis melalui media sosial maupun website Pemerintah Kota Bekasi IF PIP

Bekasi Guna memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan Uji KIR Dinas Perhubungan Kota Bekasi berencana menyiapkan pelayanan uji KIR secara online Untuk merealisasikan uji KIR secara online Dinas Perhubungan Kota Bekasi menggandeng dan berkoordinasi dengan Diskominfostandi Kota Bekasi terkait dengan pengadaan jaringan internet untuk mendukung jalannya program tersebut Sebagai langkah awal Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dr Dadang Ginanjar Samsupraja M A P beserta jajarannya mengadakan rapat koordinasi dengan Diskominfostandi Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala Bidang TIK Erwin ATD MT beserta Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK Reza Nowipa Tarigan SE M Si untuk membahas KIR online yang akan diterapkan di Kota Bekasi Jumat 25 10 19 Dalam rapat Koordinasi tersebut Kepala Dishub mengajukan permohonan Ke Diskominfostandi Kota Bekasi untuk dapat memfasilitasi pengadaan jaringan internet untuk penerapan aplikasi eKIR angkutan umum Pelayanan KIR online menjadi program prioritas di Dinasnya hal ini untuk memudahkan pelayanan bagi pemohon Selama ini lanjut dia dalam uji KIR pemohon masih melakukanya secara manual sehingga menyebabkan antrian dihanggar uji KIR Ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dr Dadang Ginanjar Dadang menambahkan disamping memudahkan pelayanan uji KIR online itu nantinya buku KIR yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Bekasi bisa terpantau perbuku Sehingga lebih rapi serta dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas karena masyarakat langsung membayar biaya retribusi itu ke Bank yang telah ditunjuk AR TIK

BEKASI Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi tindak lanjuti SK Wali Kota Bekasi terkait pemindahan jaringan tower wireless di Kecamatan Rawalumbu Melalui Tim Teknik Telekomunikasi Informatika dan Komunikasi TIK bekerjasama dengan pihak ketiga dari PT Banyu Artha Sejahtera melakukan pemindahan jaringan tower wireless radio Senin 28 10 2019 Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi Reza Nowipa Tarigan SE M Si mengungkapkan pihaknya menindaklanjuti Surat Keputusan SK Wali Kota Bekasi No 060 Kep 264Org VII 2019 tentang penetapan tanah dan bangunan Kantor Kecamatan Rawalumbu menjadi Kelurahan Bojong Rawalumbu dan Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu menjadi Kantor Kecamatan Rawalumbu Tower yang dimaksud adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa dibuat yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi Sedangkan triangle merupakan bahasa inggris dari segitiga katanya Reza didampingi staf pelaksana Sudung Halomoan S Kom menjelaskan tower triangle adalah sebuah alat sebagai dudukan untuk mendukung instalasi jaringan internet Tower ini juga biasa digunakan untuk antena radio amatir dan antena lainnya Banyak kita jumpai tower triangle di gedung perkantoran sekolah maupun warnet tukasnya Usai merelokasi jaringan tower radi wireless tersebut Tim TIK Diskominfostandi kemudian melakukan pengecekan jaringan Selain itu juga melakukan peningkatan kualitas jaringan WiFi Kami lakukan uji koneksi dengan aplikasi Test Speed Control dari Kbps dan Mbps yang aktivitas utamanya adalah untuk menguji dan mengecek kecepatan status jaringan seperti Ping Download Upload pungkasnya AR TIK

Bekasi Selatan Selain melaksanakan senam Spartan Komandan Sparco setiap Selasa dan Jumat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Kota Pemkot Bekasi juga rutin mengikuti pelatihan baris berbaris PBB usai senam Sparco Sebelum Senam Kita melaksanakan pemanasan terlebih dahulu dan mengikuti pelatihan baris berbaris Ada juga yang ber olahraga mengelilingi lapangan Ujar Dendy Jumat 25 10 19 Namun belakangan ini peminat senam Sparco di kalangan ASN Pemkot Bekasi mulai menurun Melihat kondisi seperti ini Pemerintahan Kota Bekasi berupaya tegas untuk menarik minat para ASN untuk mengikuti senam Sparco dengan cara memberikan sanksi berupa coretan di muka peach face painting kepada kepala dinas yang anak buahnya tidak hadir dalam senam Sparco maupun kegiatan PBB setiap Selasa dan Jumat di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pukul 06 00 WIB Kegiatan peach face painting ini kerap dilakukan oleh para barisan tentara yang solid Hal ini juga diterapkan kepada ASN Kota Bekasi khususnya para Kepala Dinas yang tidak menghadirkan anak buahnya Dengan adanya sanksi ini dimaksudkan agar ada kekompakan kebersamaan dan integritas Kegiatan ini sekaligus untuk membentuk kedisiplinan sehingga mempunyai gaya kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab Ungka Dendy Selain itu senam sparco juga meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI pada tahun 2019 Senam sparco rekor MURI Tahun 2019 ini sudah mendapat rekomendasi dari Federasi Olahraga RekreasiMasyarakat Indonesia Nasional FORMINAS Nomor 112 B FORMINAS VIII 2019 tanggal 5 agustus 2019 Penyelenggara senam sparco MURI memperhatikan standar kualitas pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi sesuai dengan Peraturan Menpora No 0616 Tahun 2014 tanggal 26 september 2014 tentang Standar Pengelolaan Olahraga Rekreasi meliputi identifikasi kesehatan fisik peserta menciptakan lingkungan sosial menyelenggarakan komunikasi efektif menjamin keselamatan peserta menyiapkan peserta untuk mengakhiri kegiatan dan mengevaluasi kegiatan olahraga

Bandung Kepala Bidang eGovernment Diskominfostandi Dr HR DADY R DJAJAKUSUMAH S E M SI bersama Pelaksana Bidang eGov menghadiri kegiatan pendampingan Piloting tahap kedua sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE bertempat di Hotel Aston Pasteur Kota Bandung 2425 10 19 Kegiatan yang digagas oleh Kementrian PANRB dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat ini berlangsung selama 2 hari Untuk memberi bimbingan serta meningkatkan penerapan dan indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Barat Kegiatan pendampingan lanjutan ini digunakan untuk pemantauan pelaksaaan SPBE Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Pertemuan ini membicarakan tentang pembahasan yang berkaitan dengan perbaikan indikatorindikator yang ditetapkan oleh Kementrian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenpanRB dan Diskominfostandi Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE di instansi Pemerintah Kota Bekasi EGovernment atau SPBE sekarang ini merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan roda pemerintahan dengan terintegrasi dan memberikan pelayanan publik secara terpadu dan berkesinambungan Penerapan SPBE nantinya pada masingmasing Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara cepat tepat serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Organisasi Perangkat Daerah OPD yang diadakan sejak tanggal 23 s d 25 Oktober 2019 Pada kategori Diklat kearsipan untuk Aparatur Pemerintah ini fokus Diklat atau Bimtek Lembaga Pemerintahan ini ditujukan bagaimana pengelolaan arsip yang baik sehingga dapat berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan institusi maupun kepentingan masyarakat Arsip merupakan hal yang sangat penting karena arsip merupakan aset Pemerintah dan perlu diselamatkan namun seringkali arsip dianggap sebagai sampah Oleh karena itu diperlukan pengelolaan arsip yang baik terutama ketika ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP serta sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kamajuan Teknologi yang telah menjadikan dunia semakin terbuka turut serta berpengaruh dalam hal pengelolaan arsip Guna terwujudnya pengelolaan arsip yang Profesional Efektif dan Akurat Pejabat Fungsional Diskominfostandi Kota Bekasi Evi Damayanti S Ap MM menghadiri Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Unit Pengelolaan Kearsipan SKPD bagi seluruh OPD SeIndonesia Bimtek dibuka oleh Kepala Subdirektorat SDM Kearsipan Abdullah Shobri di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Jl Gajah Mada No 111 RT 1 RW 1 Krukut Jakarta Barat Rabu 23 10 Acara Bimtek bertujuan untuk meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi Profesi Jabatan Fungsional Arsiparis khususnya kategori keahlian Jabatan Arsiparis Madya Melalui pelaksanaan Bimtek tersebut diharapkan para Arsiparis Madya dapat menjadi Agent Of Change di instansinya masingmasing dalam menyebarkan informasi mengenai SDM Kearsipan khususnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis Perda nomor 9 2016 tentang Susunan Keorganisasian Perangkat Daerah masalah Kearsipan dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tugas utamanya adalah bagaimana penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan baik sesuai kaidah UU nomor 43 tahun 2009 karena itu perlu dilakukan penambahan referensi wawasan dan pengalaman terhadap pengelolaan Kearsipan salah satunya dengan mengadakan Bimtek Kearsipan Tujuan Bimtek ini agar terwujud pengelolaan arsip di SKPD guna mengoptimalkan pelaksanaan tugastugas meningkatkan kompetensi para penyelenggara tugastugas Kearsipan di SKPD untuk mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana kita menfungsikan dengan baik unit Kearsipan yang telah kita bentuk

Bekasi Menindaklanjuti Company profile yang dilayangkan oleh pihak PT Higen yang ditunjukan ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi Kota Bekasi terkait dengan permohonan presentasi kerjasama pengadaan bandwidth internet dan pengembangan aplikasi layanan masyarakat Bertempat diruang Rapat Colab Diskominfostandi Kota Bekasi Bangun Sarwono sebagai Direktur Marketing PT Higen melakukan presentasi kerjasama pengadaan bandwidth internet dan pengembangan aplikasi layanan masyarakat kepada bidang yang membawahi jaringan internet Jumat 25 10 2019 Hadir dalam presentasi tersebut Sekretaris Dinas Asep Kadarisman SH M Si Kepala Bdang TIK Erwin ATD M T Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi Reza Nowipa Tarigan SE M Si beserta Staf Pelaksana Teknis Soni Indrawan S Kom Presentasi tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran bahwa perusahaan Higen yang bergerak dibidang ICT Solution dapat memberikan kontribusi untuk menunjang kinerja aparatur Pemerintah Kota Bekasi demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang maksimal

KOTA CIREBON Kepala Bidang Statistik dan Persandian Standi Dra Hj Ety Sumartini M AP menghadiri acara Forum Satu Data Jawa Barat bertempat di Hotel Aston Jl Brigjend Dharsono By Pass No 12C Kertawinangun Kedawung Cirebon RabuKamis 2324 10 2019 Forum Satu Data Jabar digelar selama dua hari dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo dan Badan Pusat Statistik BPS seluruh kabupaten kota seJawa Barat dan sebagai leading sector adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Penjabat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Drs H Daud Achmad M AP membuka langsung kegiatan tersebut Forum Satu Data Jabar adalah wadah komunikasi dan koordinasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyepakati kebutuhan data baik data prioritas maupun data pendukung serta menjadi jembatan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam pembangunan daerah Data yang akurat mutakhir terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan akan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan pemerintah Hal ini pun sesuai pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait Good data good decision bad data bad decision ujar Daud Daud pun berharap Forum Satu Data Jabar ini dapat dilaksanakan secara berkala sebagai perwujudan tata kelola data yang baik dan menjadi forum yang mampu berkontribusi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional melalui penyediaan data dan informasi yang berkualitas Ety Sumartini Kabid Standi Diskominfostandi yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan selama dua hari seluruh peserta mendapat arahan dari berbagai narasumber di bidangnya antara lain Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Adi Rusmanto Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik Kementerian PPN Asep Sukmayadi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Dody Herlando serta Kasie Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yudi Timor Bimo Prakoso Dalam pemaparannya salah seorang narasumber menyampaikan pentingnya peran walidata dalam penyediaan data yang berkualitas dan mudah dibagi dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kota MK

Bekasi Selatan Ada yang berbeda dalam apel pagi di Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi Beragam pakaian adat dengan corak dan warna yang khas dan menarik dikenakan oleh para aparatur Diskominfostandi sesuai dengan asal daerah masingmasing Kamis 24 10 2019 Guna mempertahankan kelestarian Budaya Nasional seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi diimbau untuk menggunakan pakaian Adat Nasional setiap hari Kamis pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya Imbauan ini sesuai arahan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi bapak Dr H Encu Hermana Radhman MM berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 025 6419 SetdaOrg tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Foto bersama Kepala Dinas dan seluruh aparatur Diskominfostandi diambil selepas apel pagi yang rutin dilaksanakan di Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi Pakaian adat yang dikenakan oleh aparatur Diskominfostandi diantaranya pakaian dari daerah Sumatera Utara dengan Kain Ulos nya Encim dan Pangsi khas dari Kota Bekasi serta pakaian adat Jawa dan Sunda dengan ciri khas ikat kepalannya dan berbagai jenis pakaian adat lainnya Inilah upaya nyata dari para aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk melestarikan Budaya Nasional yang berasal dari keragaman budaya daerah sebagai kekayaan Budaya Bangsa yang harus terus dilestarikan agar terus menjadi kebanggaan dan identitas Bangsa

Bekasi Selatan Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2019 Karang Taruna Kecamatan Bekasi Selatan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi melakukan kegiatan rapat koordinasi persiapan kompetisi futsal yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 3 November 2019 Selasa 22 10 2019 Kompetisi futsal yang bertajuk Karang Taruna Bekasi Selatan Cup akan diikuti oleh 64 tim futsal dari wilayah RT dan RW seKecamatan Bekasi Selatan yang dimulai dr pukul 09 00 pagi sampai dengan pukul 21 00 malam Kepala UPTD GOR Kota Bekasi Bapak Endang Tohari memimpin rapat koordinasi terkait kegiatan kompetisi futsal tersebut Beliau menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini penting dilaksanakan sebagai upaya untuk mensukseskan kegiatan kompetisi futsal yang diinisiasi oleh Karang Taruna Bekasi Selatan sekaligus untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama dari Dinas terkait pada lingkup Pemkot Bekasi dan dari pihak keamanan TNI Polri Dalam rapat ini dihadiri oleh Dinas terkait yaitu Diskominfostandi Bapenda Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan KONI Kota Bekasi dan unsur TNI POLRI baik unsur Kodim POM Polsek Bekasi Selatan dan Polres Bekasi Kota Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan mempererat persaudaraan antar Pemuda khususnya yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan ujar H M Jaenuddin selaku ketua panitia kompetisi futsal Lebih khusus lagi untuk lebih memeriahkan acara panitia penyelenggara juga akan berkoordinasi dengan Diskominfostandi Kota Bekasi terkait publikasi kegiatan yang akan di publish pada media sosial Pemkot Bekasi IFPIP

Kota Bekasi Kepala Bidang eGovernment Dr Hr Dady R Djajakusumah S E M Si Kepala Seksi Integrasi Aplikasi dan Bagian Barang Jasa Setda Kota Bekasi mengadakan ujicoba Internal Aplikasi SiMANTEP Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Terpadu Pengadaan Barang dan Jasa bertempat di Ruang NOC Diskominfostandi Gedung Setda Kota Bekasi Senin 21 10 2019 Aplikasi SiMANTEP nanti diperuntukan untuk Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang berfungsi menganalisa memonitoring dan dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pengadaan barang dan jasa agar nantinya dapat langsung diatasi oleh pejabat pembuat komitmen Pengadaan barang dan jasa harus memenuhi prinsipprinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Keempat Amandemen Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pemerintah Barang dan Jasa