berita terkini

Jakarta Pemerintah Kota Bekasi melalui Diskominfostandi Kota Bekasi menghadiri kegiatan Presidential Lecturer Gerakan Menuju 100 Smart City Rabu 06 11 2019 di Balai Sudirman Jakarta Sekretaris Dinas Kominfostandi Asep Kadarisman S H M Si beserta Kepala Bidang eGovernment Dr Hr Dady R Djajakusumah S E M Si dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Bidang eGovernment Erwin Muharram D S T M Si hadir pada acara kegiatan yang digagas oleh Kementrian Kominfo Kota Bekasi sebagai salah satu diantara 100 Kota Kabupaten terpilih dalam Program Gerakan Menuju 100 SmartCity 2019 mengikuti kegiatan Exhibition Evaluasi dan Presidential Lectur selama 3 hari di Balai Sudirman Jakarta Selatan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate membuka acara Presidential Lecture sebagai acara puncak Program Gerakan Menuju 100 SmartCity Dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Pusat akan mendorong Pemerintah Kota Kabupaten untuk bergerak melakukan berbagai inovasi dalam urusan administrasi kepemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi IT Program SmartCity harus difokuskan pada inovasi untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat Teknologi berperan sebagai akselerator dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat Ujarnya Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny melanjutkan karena itu perlu dukungan kesatuan solidaritas dan kordinasi antara Kementrian dengan 100 Kota Terpilih Gerakan Smartcity 2019 guna mendukung terwujudnya Masterplan Smartcity sebagai panduan di masingmasing daerah

Jakarta Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Pelaksana SmartCity Bidang eGovernment Diskominfostandi Kota Bekasi mengikuti undangan penilaian monitoring dan evaluasi dalam rangka program gerakan menuju 100 Smart City 2019 yang dilaksanakan pada Senin 04 11 2019 s d Rabu 06 11 2019 di Balai Sudirman Jakarta Selatan Program Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 ini digagas oleh Kementrian Kominfo bekerjasama dengan Kementrian dalam Negeri Kementrian PUPR Kementrian Bappenas Kementrian Keuangan dan Kantor Staf Kepresidenan Gerakan untuk membimbing 100 Kota Kabupaten terpilih dalam menyusun Masterplan Smartcity agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi IT Sumber daya Alam SDA dan Sumber daya manusia SDM sehingga terjadi peningkatan potensi masingmasing daerah dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Ada 6 enam aspek penting dalam konsep Smart City yaitu Smart Governance Smart Branding Smart Economy Smart Society Smart Living dan Smart Environment Persepsi bahwa smart city harus TI merupakan pandangan keliru melainkan dilihat dari dampak langsung kepada masyarakat Program Evaluasi Smart City dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun dan diharapkan setiap Kota Kabupaten yang masuk daftar Gerakan 100 Smart City memberikan laporan monitoring dan evaluasi melalui kuisioner dilengkapi dengan buktibukti pelaksanaannya yang nantinya akan dilakukan Assement oleh Kementrian Kominfo berserta Tim

Kota Bandung Kepala Seksi Statistik Sektoral I Nilawati SE dan Kepala Seksi Statistik Sektoral II Rumsih Rohmawati SH M Si mengikuti Rapat Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik Dalam Satu Data Indonesia bertempat di Hotel Arya Duta Jl Sumatera No 51 Citarum Kec Bandung Wetan Kota Bandung SelasaRabu 2930 10 2019 Kegiatan ini dipelopori Badan Pusat Statistik BPS Prov Jawa Barat Deputi MIS BPS RI Moh Ari Nugraha M Sc membuka langsung kegiatan tersebut Dalam sambutannya dia memaparkan peran dan fungsi institusi statistik dalam satu data Indonesia Menurut Ari institusi statistik sangat berperan dalam mendukung Sistem Statistik Nasional SSN dalam kerangka Satu Data Indonesia SDI Dia juga menjelaskan tahapan mewujudkan SSN yang Andal Efektif dan Efisien melalui SDI karena kondisi data saat ini terjadi perbedaan data statistik antar instansi data geospasial antar instansi dan sulitnya mencari data Pemerintah Diakhir sambutannya Ari mengingatkan agar konsisten terhadap tata kelola data Pemerintah dan menerapkan prinsip satu data yang telah ditetapkan untuk menghasilkan data yang berkualitas meningkatkan kolaborasi aktif antar instansi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota seProvinsi Jawa Barat Turut hadir sebagai narasumber adalah Kepala BPS Prov Jawa Barat Ir Dody Herlando M Econ Kepala Biro Organisasi Prov Jawa Barat Dra Nanin Hayani Adam M Si Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Barat Setiaji S T M Si Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Prov Jawa Barat Yuke Mauliani Septina M Si Kepala Bidang Statistik Diskominfo Prov Jawa Barat Ida Ningrum S Si M Pd Kepala Bidang IPDS BPS Prov Jawa Barat Jaih Ibrohim S Si Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data Joko Parmiyanto MEDC Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Prov Jawa Barat Ir Gandari Adianti M Si dan Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Prov Jawa Barat Asep Riyadi S Si MM Dalam pemaparannya salah seorang narasumber menyampaikan bahwa prinsip satu data Indonesia yaitu data yang dihasilkan memenuhi standar data memiliki metadata memenuhi kaidah interoperabilitas dan menggunakan kode referensi data induk MK

Purwakarta Kepala Seksi Persandian Oktaviana Silitonga SE M M beserta staf mengikuti Workshop Laporan Tahunan dan Audit Persandian bertempat di Hotel Prime Plaza Jl Kota Bukit Indah Raya Blok L Cinangka Kec Bungursari Kabupaten Purwakarta RabuKamis 3031 10 2019 Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Prov Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang melibatkan Persandian di Pemerintah Kabupaten Kota seProvinsi Jawa Barat Kepala Bidang Standikami Diskominfo Prov Jawa Barat membuka langsung kegiatan tersebut Dalam sambutannya dia menjelaskan mengenai penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Dalam menyusun laporan tahunan dan audit persandian BSSN bersurat ke Pemerintah Provinsi terkait permintaan laporan tahunan urusan persandian kemudian Pemerintah Provinsi bersurat ke Pemerintah Kabupaten Kota dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kota mengirim laporan tahunan urusan persandian ke Pemerintah Provinsi Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi merekap laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Kota serta mengirimkan laporan ke BSSN ujar Okta Kegiatan ini pun membahas terkait struktur organisasi persandian kebijakan dan peraturan tentang keamanan informasi SDM persandian dan keamanan informasi sistem elektronik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Persandian Adapun hal yang perlu dilaporkan adalah gambaran umum unit kerja penyelenggara persandian pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta simpulan dan saran langkah perbaikan MK

Kota Bekasi Kepala Seksi Keamanan Informasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Nindya Sari S Kom M M selaku perwakilan dari Diskominfostandi Kota Bekasi beserta jajarannya pagi tadi menerima kunjungan studi komparatif dari Diskominfo Kota Depok Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Bidang TIK Jl Ahmad Yani Kayuringin Jaya Kota Bekasi Kamis 31 10 19 Kunjungan kerja dari Diskominfo Kota Depok ke Diskominfostandi kota Bekasi diwakili oleh Kepala Seksi Persandian Muhamad Farid ST dan Pranata Komputer Diah Trinasari S Kom Menurut Muhamad Farid ST kunjungannya ke Diskominfostandi Kota Bekasi tersebut selain untuk meningkatkan silaturahmi juga bertujuan untuk studi komparatif terhadap implementasi ISO 27001 2013 pada Diskominfostandi Kota Bekasi yang merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems ISMS yang saat ini sudah diraih Manfaat dari standar ISO 27001 2013 adalah memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol yang memadai terkait keamanan informasi menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan dan pengamanan informasi dan adanya mekanisme untuk mengukur berhasil atau tidaknya kontrol pengamanan Manfaat lainnya adalah adanya review yang independen terkait ISMS dengan adanya audit setiap tahun Selain itu citra organisasi perusahaan akan menjadi lebih baik karena sertifikasi dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang formal Selain itu ISO 27001 2013 juga bermanfaat membantu perusahaan dalam menjalankan perbaikan yang berkesinambungan dalam pengelolaan keamanan informasi dan meningkatkan efektivitas serta keandalan pengamanan informasi sehingga kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintahan Kota Bekasi dapat terlindungi dan terpelihara kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi untuk mengelola serta mengendalikan resiko keamanan informasi Dalam kunjungan ini antara Diskominfo Kota Depok dan Diskominfo Kota Bekasi saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems ISMS ISO 27001 2013 Nindya Sari selaku Kepala Seksi Keamanan Informasi berterima kasih atas kunjungan Diskominfo Kota Depok sehingga dapat saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai perkembangan Keamanan Informasi yang ada baik di Kota Bekasi maupun Kota Depok AR

Bekasi Selatan Rapat sinergitas rencana kerja Diskominfo standi Kota Bekasi Tahun 2021 dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD seKota Bekasi Selasa 29 10 2019 Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 060 1 5994 BAPPEDA tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Terkait hal tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi mengundang perangkat OPD untuk melakukan sinergitas rencana kerja Diskominfostandi Tahun 2021 Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi Dr H Encu Hermana Radhman MM dalam sambutannya menyatakan pentingnya sinergitas antar OPD sebagai sebuah komitmen untuk mensukseskan program dari Pemerintah Kota Bekasi Beliau juga menambahkan Agar tidak ada kebijakan ganda antar dinas terkait pengadaan dan pekerjaan aplikasi dan sistem IT dalam lingkup Pemerintah Kota Bekasi karena merupakan tupoksi dan tanggung jawab Diskominfo standi Ungkap Dr H Encu Hermana Radhman MM Kadis Kominfostandi Sebagai moderator dalam rapat sinergitas ini adalah Sekretaris Diskominfostandi Asep Kadarisman SH M Si Kolaborasi dan koordinasi terus dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang sudah ada pada masingmasing dinas agar kegiatan yang dilaksanakan pada tiap OPD dan terpublikasikan dengan baik Ungkapnya Dalam rapat ini juga dipaparkan rencana kerja dari masingmasing Bidang pada Diskominfostandi Kota Bekasi Satupersatu perwakilan bidang mempresentasikan rencana kegiatan Tahun 2021 mulai dari bidang Pengelolaan Informasi Publik PIP bidang EGovernment bidang TIK dan bidang Statistik dan Persandian Pada akhir sesi dilakukan tanya jawab terkait rencana kerja Diskominfostandi Salah satu dinas yang bertanya adalah dari Dinas Perpustakaan yang menanyakan integrasi aplikasi yang mereka miliki dari Perpustakaan Nasional dengan sistem yang sudah ada pada Diskominfostandi dan terkait Publikasi program mereka Menanggapi terkait Publikasi kegiatan kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Andy Yulianto Dwiputro S Si Apt menyatakan bahwa kegiatan yang ingin dipublikasikan bisa berkolaborasi dengan bidang PIP Diskominfostandi Lebih lanjut beliau menjelaskan prosedur pengajuan program atau kegiatan yang akan dipublikasikan yaitu dengan bersurat dan membuat informasi lengkap terkait kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya akan dibuatkan dalam bentuk infografis dan akan dipublis melalui media sosial maupun website Pemerintah Kota Bekasi IF PIP

Bekasi Guna memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan Uji KIR Dinas Perhubungan Kota Bekasi berencana menyiapkan pelayanan uji KIR secara online Untuk merealisasikan uji KIR secara online Dinas Perhubungan Kota Bekasi menggandeng dan berkoordinasi dengan Diskominfostandi Kota Bekasi terkait dengan pengadaan jaringan internet untuk mendukung jalannya program tersebut Sebagai langkah awal Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dr Dadang Ginanjar Samsupraja M A P beserta jajarannya mengadakan rapat koordinasi dengan Diskominfostandi Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala Bidang TIK Erwin ATD MT beserta Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK Reza Nowipa Tarigan SE M Si untuk membahas KIR online yang akan diterapkan di Kota Bekasi Jumat 25 10 19 Dalam rapat Koordinasi tersebut Kepala Dishub mengajukan permohonan Ke Diskominfostandi Kota Bekasi untuk dapat memfasilitasi pengadaan jaringan internet untuk penerapan aplikasi eKIR angkutan umum Pelayanan KIR online menjadi program prioritas di Dinasnya hal ini untuk memudahkan pelayanan bagi pemohon Selama ini lanjut dia dalam uji KIR pemohon masih melakukanya secara manual sehingga menyebabkan antrian dihanggar uji KIR Ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dr Dadang Ginanjar Dadang menambahkan disamping memudahkan pelayanan uji KIR online itu nantinya buku KIR yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Bekasi bisa terpantau perbuku Sehingga lebih rapi serta dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas karena masyarakat langsung membayar biaya retribusi itu ke Bank yang telah ditunjuk AR TIK

BEKASI Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfostandi tindak lanjuti SK Wali Kota Bekasi terkait pemindahan jaringan tower wireless di Kecamatan Rawalumbu Melalui Tim Teknik Telekomunikasi Informatika dan Komunikasi TIK bekerjasama dengan pihak ketiga dari PT Banyu Artha Sejahtera melakukan pemindahan jaringan tower wireless radio Senin 28 10 2019 Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi Reza Nowipa Tarigan SE M Si mengungkapkan pihaknya menindaklanjuti Surat Keputusan SK Wali Kota Bekasi No 060 Kep 264Org VII 2019 tentang penetapan tanah dan bangunan Kantor Kecamatan Rawalumbu menjadi Kelurahan Bojong Rawalumbu dan Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu menjadi Kantor Kecamatan Rawalumbu Tower yang dimaksud adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa dibuat yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi Sedangkan triangle merupakan bahasa inggris dari segitiga katanya Reza didampingi staf pelaksana Sudung Halomoan S Kom menjelaskan tower triangle adalah sebuah alat sebagai dudukan untuk mendukung instalasi jaringan internet Tower ini juga biasa digunakan untuk antena radio amatir dan antena lainnya Banyak kita jumpai tower triangle di gedung perkantoran sekolah maupun warnet tukasnya Usai merelokasi jaringan tower radi wireless tersebut Tim TIK Diskominfostandi kemudian melakukan pengecekan jaringan Selain itu juga melakukan peningkatan kualitas jaringan WiFi Kami lakukan uji koneksi dengan aplikasi Test Speed Control dari Kbps dan Mbps yang aktivitas utamanya adalah untuk menguji dan mengecek kecepatan status jaringan seperti Ping Download Upload pungkasnya AR TIK

Bekasi Selatan Selain melaksanakan senam Spartan Komandan Sparco setiap Selasa dan Jumat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Kota Pemkot Bekasi juga rutin mengikuti pelatihan baris berbaris PBB usai senam Sparco Sebelum Senam Kita melaksanakan pemanasan terlebih dahulu dan mengikuti pelatihan baris berbaris Ada juga yang ber olahraga mengelilingi lapangan Ujar Dendy Jumat 25 10 19 Namun belakangan ini peminat senam Sparco di kalangan ASN Pemkot Bekasi mulai menurun Melihat kondisi seperti ini Pemerintahan Kota Bekasi berupaya tegas untuk menarik minat para ASN untuk mengikuti senam Sparco dengan cara memberikan sanksi berupa coretan di muka peach face painting kepada kepala dinas yang anak buahnya tidak hadir dalam senam Sparco maupun kegiatan PBB setiap Selasa dan Jumat di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pukul 06 00 WIB Kegiatan peach face painting ini kerap dilakukan oleh para barisan tentara yang solid Hal ini juga diterapkan kepada ASN Kota Bekasi khususnya para Kepala Dinas yang tidak menghadirkan anak buahnya Dengan adanya sanksi ini dimaksudkan agar ada kekompakan kebersamaan dan integritas Kegiatan ini sekaligus untuk membentuk kedisiplinan sehingga mempunyai gaya kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab Ungka Dendy Selain itu senam sparco juga meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI pada tahun 2019 Senam sparco rekor MURI Tahun 2019 ini sudah mendapat rekomendasi dari Federasi Olahraga RekreasiMasyarakat Indonesia Nasional FORMINAS Nomor 112 B FORMINAS VIII 2019 tanggal 5 agustus 2019 Penyelenggara senam sparco MURI memperhatikan standar kualitas pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi sesuai dengan Peraturan Menpora No 0616 Tahun 2014 tanggal 26 september 2014 tentang Standar Pengelolaan Olahraga Rekreasi meliputi identifikasi kesehatan fisik peserta menciptakan lingkungan sosial menyelenggarakan komunikasi efektif menjamin keselamatan peserta menyiapkan peserta untuk mengakhiri kegiatan dan mengevaluasi kegiatan olahraga

Bandung Kepala Bidang eGovernment Diskominfostandi Dr HR DADY R DJAJAKUSUMAH S E M SI bersama Pelaksana Bidang eGov menghadiri kegiatan pendampingan Piloting tahap kedua sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE bertempat di Hotel Aston Pasteur Kota Bandung 2425 10 19 Kegiatan yang digagas oleh Kementrian PANRB dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat ini berlangsung selama 2 hari Untuk memberi bimbingan serta meningkatkan penerapan dan indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Barat Kegiatan pendampingan lanjutan ini digunakan untuk pemantauan pelaksaaan SPBE Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Pertemuan ini membicarakan tentang pembahasan yang berkaitan dengan perbaikan indikatorindikator yang ditetapkan oleh Kementrian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenpanRB dan Diskominfostandi Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE di instansi Pemerintah Kota Bekasi EGovernment atau SPBE sekarang ini merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan roda pemerintahan dengan terintegrasi dan memberikan pelayanan publik secara terpadu dan berkesinambungan Penerapan SPBE nantinya pada masingmasing Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara cepat tepat serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Organisasi Perangkat Daerah OPD yang diadakan sejak tanggal 23 s d 25 Oktober 2019 Pada kategori Diklat kearsipan untuk Aparatur Pemerintah ini fokus Diklat atau Bimtek Lembaga Pemerintahan ini ditujukan bagaimana pengelolaan arsip yang baik sehingga dapat berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan institusi maupun kepentingan masyarakat Arsip merupakan hal yang sangat penting karena arsip merupakan aset Pemerintah dan perlu diselamatkan namun seringkali arsip dianggap sebagai sampah Oleh karena itu diperlukan pengelolaan arsip yang baik terutama ketika ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP serta sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kamajuan Teknologi yang telah menjadikan dunia semakin terbuka turut serta berpengaruh dalam hal pengelolaan arsip Guna terwujudnya pengelolaan arsip yang Profesional Efektif dan Akurat Pejabat Fungsional Diskominfostandi Kota Bekasi Evi Damayanti S Ap MM menghadiri Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Unit Pengelolaan Kearsipan SKPD bagi seluruh OPD SeIndonesia Bimtek dibuka oleh Kepala Subdirektorat SDM Kearsipan Abdullah Shobri di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Jl Gajah Mada No 111 RT 1 RW 1 Krukut Jakarta Barat Rabu 23 10 Acara Bimtek bertujuan untuk meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi Profesi Jabatan Fungsional Arsiparis khususnya kategori keahlian Jabatan Arsiparis Madya Melalui pelaksanaan Bimtek tersebut diharapkan para Arsiparis Madya dapat menjadi Agent Of Change di instansinya masingmasing dalam menyebarkan informasi mengenai SDM Kearsipan khususnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis Perda nomor 9 2016 tentang Susunan Keorganisasian Perangkat Daerah masalah Kearsipan dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tugas utamanya adalah bagaimana penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan baik sesuai kaidah UU nomor 43 tahun 2009 karena itu perlu dilakukan penambahan referensi wawasan dan pengalaman terhadap pengelolaan Kearsipan salah satunya dengan mengadakan Bimtek Kearsipan Tujuan Bimtek ini agar terwujud pengelolaan arsip di SKPD guna mengoptimalkan pelaksanaan tugastugas meningkatkan kompetensi para penyelenggara tugastugas Kearsipan di SKPD untuk mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana kita menfungsikan dengan baik unit Kearsipan yang telah kita bentuk