berita terkini

Bekasi Bidang PIP Diskominfostandi mengikuti rapat pengenalan kegiatan World Cleanup 2019 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Selasa 27 8 2019 World Cleanup Day di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Let s Do It Indonesia yang merupakan organisasi dibawah naungan Let s Do It World Movement pada tahun 2014 Namun untuk pergerakan di Indonesia WCDI 2019 digerakkan oleh core team nasional yang terdiri dari 11 organisasi dan lembaga yaitu Let s Do It Indonesia DFW Indonesia Indorelawan Trash HeroIndonesia Social Designee Gerakan Mari Berbagi Gerakan Pramuka Indonesia Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Clean Action Qlue dan JCI Indonesia Setelah sukses dengan kegiatan World Cleanup Day 2018 Let s Do It World yang melibatkan 18 juta relawan pada cleanup serentak di 157 negara kembali mengadakan Leaders Academy 2019 Tahun ini Let s Do It World memilih Indonesia sebagai tuan rumah untuk Leaders Academy Asia Oceania 2019 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah atas prestasi yang telah terbukti dan ditunjukkan kepada dunia karena tahun lalu berhasil memimpin aksi cleanup terbesar di dunia yang melibatkan 7 6 juta relawan Kegiatan Leaders Academy Asia Oceania ini dihadiri 19 negara dengan jumlah 120 peserta yang semuanya adalah leaders yang memimpin cleanup di negaranya masingmasing Untuk Indonesia 29 provinsi hadir mengikuti training khusus leaders ini Pemerintah Kota Bekasi diharapkan ikut serta berperan aktif mensosialisasikan dan melibatkan warga Kota Bekasi sebagai dukungan dalam kegiatan World Cleanup Day 2019

Kota BekasiDalam koordinasi teknis antara DiskominfoDisdukcapilPendopo Kota Bekasi yang digelar diruang pencetakan Kartu Sehat KS Selasa 27 08 pagi melakukan Koordinasi koneksitifitas jaringan disdukcapil diskominfo pendopo di ruang pencetakan KS Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar koneksifitas jaringan untuk dipergunakan sebagai layanan publik terutama dalam hal pembuatan kartu sehat yang saling terintegrasi dengan dinas yang bersangkutan Dengan integrasi layanan yang kuat antara pemerintahan maka akan mempermudah pelayanan kepada pihak lain di antaranya pelaku bisnis masyarakat dan ASN Ini memang membutuhkan waktu namun harus terus diupayakan agar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai Di antaranya pusat data jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah berbasis berbagai pakai atau sharing system Apabila datanya kuat dan lengkap serta jaringanya terhubung dengan baik antar instansi dan daerah serta ada sistem penghubung yang bisa digunakan bersama akan mempermudah pelaksanaan SPBE tersebut

Kota BekasiSebagai langkah persiapan pelaksanaan dan pembukaan Mall Pelayanan Publik Bekasi Trade Center BTC Kamis 27 08 pelaksana Bidang TIK Diskominfo Kota Bekasi melakukan Koordinasi dengan bagian Barang dan Jasa Barjas Kota Bekasi terkait penyediaan dan pengadaan perangkat jaringan untuk relokasi jaringan dari Mall Pelayanan Publik dari Bekasi Junction Pasar Proyek ke Mall Pelayanan Publik Bekasi Trade Center Perlu diketahui bahwa Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bekasi merupakan bagian dari peningkatan layanan publik di Kota Bekasi Rencananya lokasi MPP Junction Pasar proyek akan di relokasi ke MPP Bekasi Trade Center dimana diperlukan banyak beberapa perangkat yang akan menunjang guna berjalanya layanan publik sesuai harapan

Kota BekasiSehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahap keempat yang diikuti oleh 102 orang peserta dari Badan Kepegawaian Negara Pemerintah Kota Bekasi serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Pengembangan ASN BKN terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan rapat persamaan persepsi coaching mentoring aktualisasi peserta Latsar CPNS 2019 Menindaklanjuti perihal undangan Selasa 27 08 Kepala Seksi Jaringan TIK dan Telekomunikasi Reza Nowipa Tarigan SE M Si Kepala Seksi Infrastruktur Layanan Data Center Ali Nurcahya M Si Kepala Seksi Keamanan Informasi Nindya Sari S kom M M beserta Jabatan Fungsional Taufik Hidayat S Kom Bidang TIK Diskominfostandi Kota Bekasi mengahadiri Rapat Persamaan Presepsi mentor coach dan penguji latsar Cpns 2019 di Gedung Raden Panji Soeroso Pusat Pengembangan ASN Jl Pandansari No 32 Tol Jagorawi Km 45 Ciawi Bogor

Kota BekasiSenin 19 08 Staf Pelaksana Bidang TIK melakukan setting IP Fingerprint dan jaringan internet untuk akses finger print di kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawa Lumbu Dari hasil pengecekan konektifitas jaringan tersebut diketahui bahwa kabel LAN yang digunakan putus Langkah selanjutnya untuk perbaikan tersebut dialkukan pergantian kabel LAN UTP Hal yang cukup umum terjadi dimana putusnya kabel jaringan atau mungkin karena digigit hewan tikus Problem ini menimbulkan masalah jaringan yang mengakibatkan bisa pada satu blok gedung karena kabel antar switch uplink cable putus maka membuat sebagian besar jaringan LAN komputer mengalami kegagalan backbone cable Umumnya pada user yang masih sangat awam tidak menyadari kabel LAN tidak tercolok dengan sempurna pada komputer Untuk itu yang perlu Kamu lakukan adalah mengecek koneksi kabel data apabila dari jauh terlihat kabel data memang dalam keadaan tersambung maka coba tekan dahulu mungkin saja kabel data dalam keadaan yang tidak tercolok dengan sempurna

Kegiatan rutin Sparko dilaksanakan setiap minggunya pada hari Selasa dan Jumat di Stadion Patriot Chandrabaga Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini wajib diikuti oleh ASN dan Non ASN di Kota Bekasi sebagai sarana meningkatkan kebugaran fisik bagi para pegawai di lingkup Pemerintah Kota Bekasi Kegiatan yang melibatkan tiga unsur yaitu TNI Polri dan Pemerintah Kota Bekasi ini telah menorehkan tinta emas dengan memecahan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia dengan kategori peserta Sparko terbanyak Diskominfostandi turut aktif dalam kegiatan rutin senam Sparko sebagai sinergitas OPD di lingkup Pemerintah Kota Bekasi dan meningkatkan kebugaran pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi sebelum memulai aktifitas rutin kedinasan Jum at 23 8 2019

Kota BekasiJumat 23 08 2019 Kepala Seksi Keamanan Informasi Bidang TIK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Bidang TIK melakukan pendampingan Audit Eksternal pengelolaan Data Center ISO 27001 2013 serta review temuan surveillance 2018 review dokumen dan implementasi untuk perubahan tim dokumen karena mutasi pegawai dimana akan dibentuk tim baru dan perubahan dokumen berdasarkan kondisi sekarang ISO IEC 27001 secara resmi menetapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISMS serangkaian kegiatan mengenai manajemen risiko informasi disebut risiko keamanan informasi dalam standar ISMS adalah kerangka kerja manajemen menyeluruh melalui mana organisasi mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi risiko informasinya ISMS memastikan bahwa pengaturan keamanan telah disesuaikan untuk mengikuti perubahan pada ancaman keamanan kerentanan dan dampak bisnis aspek penting dalam bidang yang dinamis dan keuntungan utama dari pendekatan fleksibelrisiko ISO27k dibandingkan dengan katakanlah PCIDSS Standar ini mencakup semua jenis organisasi misalnya perusahaan komersial lembaga pemerintah nirlaba semua ukuran dari usaha mikro hingga multinasional besar dan semua industri atau pasar misalnya ritel perbankan pertahanan kesehatan pendidikan dan pemerintah Ini jelas merupakan ringkasan yang sangat luas ISO IEC 27001 tidak secara formal memandatkan kontrol keamanan informasi tertentu karena kontrol yang diperlukan sangat bervariasi di berbagai organisasi yang mengadopsi standar Kontrol keamanan informasi dari ISO IEC 27002 dicatat ke ISO IEC 27001 agak seperti menu Organisasi yang mengadopsi ISO IEC 27001 bebas untuk memilih kontrol keamanan informasi spesifik mana yang berlaku untuk risiko informasi khusus mereka menggambar pada yang tercantum dalam menu dan berpotensi melengkapi mereka dengan opsi a la carte lainnya kadangkadang dikenal sebagai set kontrol diperpanjang Seperti ISO IEC 27002 kunci untuk memilih kontrol yang berlaku adalah untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap risiko informasi organisasi yang merupakan salah satu bagian vital dari SMKI Selanjutnya manajemen dapat memilih untuk menghindari berbagi atau menerima risiko informasi daripada memitigasi mereka melalui kontrol keputusan perlakuan risiko dalam proses manajemen risik

Kota Bekasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi melakukan rapat pembahasan lanjutan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan STMIK Bani Saleh di ruang rapat Diskominfostandi Kamis 22 08 2019 Rapat pembahasan lanjutan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan STMIK Bani Saleh dipimpin oleh Kepala Bidang PIP Ibu Teti Handayani yang didampingi oleh beberapa Kepala Seksi dari Bidang PIP dan EGov Diskominfostandi dan perwakilan dari pihak STMIK Bani Saleh Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam bidang teknologi dan informatika Kebutuhan dari Pemerintah Kota Bekasi akan difasilitasi oleh pihak Bani Saleh terutama dalam penguatan kemampuan SDM Salah satunya adalah rencana pelatihan kepada progremer dari Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat meningkatkan kompetensi teknis dan pengembangan program aplikasi pelayanan publik yang tengah dikembangkan di Kota Bekasi Demi tercapainya kesepakatan bersama tersebut pembahasan teknis dan koordinasi akan terus dilaksanakan antara Pemerintah Kota Bekasi melalui Diskominfostandi dengan pihak dari STMIK Bani Saleh

Kota Bekasi Diskominfostandi menggandeng perguruan tinggi dan komunitas menyelenggarakan Forum Group Discussion FGD Konsep Pembentukan Bekasi Techno Park di Kantor Diskominfostandi Rabu 22 08 2019 Bekasi Techno Park merupakan salah satu program dari 45 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 20182023 Bekasi Techno Park sendiri merupakan suatu program yang digagas Pemerintah untuk suatu wilayah terpadu yang menggabungkan Dunia Industri Perguruan Tinggi Pusat Riset dan Pelatihan Kewirusahaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam suatu lokasi yang memungkinkan implementasi teknologi informasi secara lebih efisien dan efektif agar dapat di rasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Bekasi FGD Bekasi Tecno Park yang dipimpin langsung oleh Kabid pengelolaan Informasi Publik Teti Handayani ini juga di hadiri oleh TWUP4 sebagai salah satu anggota Tim yang di bentuk oleh Wali Kota Bekasi untuk membantu dalam mempercepat proses pembangunan di Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Diskominfostadi Kota Bekasi dalam kesempatan ini memberikan kesempatan kepada para peserta yang terdiri dari Akademisi Profesional dan beberapa Komunitas untuk mencurahkan ide gagasan berdasarkan kompetensi masingmasing sebagai bahan masukan dan saran bagi Wali Kota untuk mengambil kebijakan dalam Konsep Pembentukan Program Bekasi Techno Park Salah satu anggota Tim TWUP4 Harris berharap agar hasil FGD ini akan di bawa menghadap kepada Wali Kota Bekasi untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan agar Kota Bekasi mempunyai suatu kawasan Techno Park dimana Pembentukan Bekasi Techno Park ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yaitu mewujudkan Bekasi yang Cerdas Kreatif Maju Sejahtera dan Ihsan tegasnya pula Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Teti Handayani berharap juga agar nantinya Bekasi Techno Park ini bisa dilaksanakan dan berjalan secara sustainable di Kota Bekasi untuk mendukung ProgramProgram Pemerintah Daerah dan yang pasti akan di rasakan manfaatnya oleh stakeholder yang berkepentingan

Kota Bekasi Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi Bidang eGovernment Erwin M dan Pelakasana Teknis bidang eGov Rahadiana menghadiri kegiatan rapat Integrasi Layanan Perizinan dan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Bapenda dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Selasa 20 08 2019 Rapat membahas tentang pelaksaaan teknis Integrasi antara Database Perizinan dengan Pendapatan dimana selama ini penginputan perizinan masih dilakukan secara manual Diskominfostandi sebagai leading sektor aplikasi sistem informasi pada perangkat daerah meberikan arahan yang juga nanti akan diintegrasikan dengan PDSS agar bisa ditampilkan pada POC Patriot Operation Center Ruang Wali Kota Bekasi

Kota BekasiSelasa 20 08 Dinas Komunikasi Statistisk Informatika dan Persandian Kota Bekasi melakukan Rapat koordinasi dengan beberapa unsur kedinasan dari Bapenda Distaru Bagian hukum Setda dan DBMSDA Kota bekasi terkait dengan perda no 7 th 2019 tentang perubahan atas perda 13 th 2013 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di ruang rapat Diskominfostandi Kota Bekasi Hasil dari rapat koordinasi tersebut sebagai berikut a Dengan telah diterbitkanya Perda Nomor 07 Tahun2019 Tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu adanya tindak lanjut dalam pelaksanaanya b Pelaksanaan pemungutan retribusi menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi c Untuk penetapan nilai retribusi pada masingmasing menara telekomunikasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi akan mengirimkan surat kepada Dinas Tata Ruang Distaru Kota Bekasi dalam penetapan nilai retribusi sesuai dengan lokasi menara telekomunikasi tersebut berdasarkan koefisiensi variabel penggunaan lahan