Kota Bekasi - BPJS Kesehatan mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi dalam rangka permohonan kolaborasi transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan pada Senin, (20/03/2023).
Pertemuan tersebut bertempat di ruang Kepala Dinas Diskominfostandi dihadiri oleh Rika Susanna Kasubag Umum dan Kepegawaian, Adelina Murni Siahaan selaku Sub Koordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik, Andi Yulianto Dwiputro selaku Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik, dan Budi Margianto Sub Koordinator Tata Kelola e-Government.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Irmajanti Lande Batara didampingi oleh Kepala Bagian SDM Umum Vianti Mala, Kepala Bagian Kepesertaan Teni, dan Staf SDM Dewi, menyampaikan permohonanya "Kami dari BPJS Kesehatan memohon dukungan dan kerjasama kolaborasi dengan Diskominfostandi terkait transformasi mutu layanan BPJS." ucap Irmajanti.
Pada pertemuan kali ini, pihak Diskominfostandi juga meminta pembuatan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan agar kerjasama yang dilakukan secara resmi. Adapun Kepala Cabang BPJS Kesehatan menyanggupi hal tersebut dan mengatakan akan segera membuat surat perjanjian kerjasama.
Dalam kesempatan lain, Kepala Bagian SDM Umum BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa maksud kolaborasi yang diinginkan adalah dengan Diskominfostandi membantu penyaluran informasi terkait BPJS seperti mobile jkn, antrian online, dan tunggakan pembayaran melalui media sosial.
"Mengingat Diskominfostandi memiliki layanan informasi publik yang mumpuni dan luas. Sehingga informasi terkait BPJS kesehatan yang disalurkan media sosial dapat tersampaikan maksimal ke masyarakat." Kepala Cabang BPJS Kesehatan menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Yulianto menyampaikan, "Ya kita boleh-boleh saja dan mendukung, namun harus yang sudah diposting di laman BPJS sendiri agar tidak dikira hoaks. Tapi ya jangan sebulan setelah diposting baru diserahkan ke kami, beda sehari dua hari. Maksudnya kan biar sudah ada sumber resminya, jadi kami tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya."
Terakhir Irmajanti menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat Kota Bekasi bisa tercover program JKN, selain itu masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah dan tidak diskriminatif. Sehingga mendapatkan layanan kesehatan dari faskes tingkat 1 sampai tingkat 2.
(DO-NMP-GDA)
Pertemuan tersebut bertempat di ruang Kepala Dinas Diskominfostandi dihadiri oleh Rika Susanna Kasubag Umum dan Kepegawaian, Adelina Murni Siahaan selaku Sub Koordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik, Andi Yulianto Dwiputro selaku Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik, dan Budi Margianto Sub Koordinator Tata Kelola e-Government.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Irmajanti Lande Batara didampingi oleh Kepala Bagian SDM Umum Vianti Mala, Kepala Bagian Kepesertaan Teni, dan Staf SDM Dewi, menyampaikan permohonanya "Kami dari BPJS Kesehatan memohon dukungan dan kerjasama kolaborasi dengan Diskominfostandi terkait transformasi mutu layanan BPJS." ucap Irmajanti.
Pada pertemuan kali ini, pihak Diskominfostandi juga meminta pembuatan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan agar kerjasama yang dilakukan secara resmi. Adapun Kepala Cabang BPJS Kesehatan menyanggupi hal tersebut dan mengatakan akan segera membuat surat perjanjian kerjasama.
Dalam kesempatan lain, Kepala Bagian SDM Umum BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa maksud kolaborasi yang diinginkan adalah dengan Diskominfostandi membantu penyaluran informasi terkait BPJS seperti mobile jkn, antrian online, dan tunggakan pembayaran melalui media sosial.
"Mengingat Diskominfostandi memiliki layanan informasi publik yang mumpuni dan luas. Sehingga informasi terkait BPJS kesehatan yang disalurkan media sosial dapat tersampaikan maksimal ke masyarakat." Kepala Cabang BPJS Kesehatan menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Yulianto menyampaikan, "Ya kita boleh-boleh saja dan mendukung, namun harus yang sudah diposting di laman BPJS sendiri agar tidak dikira hoaks. Tapi ya jangan sebulan setelah diposting baru diserahkan ke kami, beda sehari dua hari. Maksudnya kan biar sudah ada sumber resminya, jadi kami tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya."
Terakhir Irmajanti menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat Kota Bekasi bisa tercover program JKN, selain itu masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah dan tidak diskriminatif. Sehingga mendapatkan layanan kesehatan dari faskes tingkat 1 sampai tingkat 2.
(DO-NMP-GDA)