Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi (Diskominfostandi) mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tengah Tahun 2021 yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui fasilitas zoom meeting, bertempat di Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi, Kamis (12/8/2021)
Dalam hal ini, Diskominfostandi Kota Bekasi diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Selamat Gunawan dan Kepala Seksi Layanan Komunikasi Informasi Publik Adelina Murni serta diikuti seluruh admin Perangkat Daerah se-Kota Bekasi melalui link youtube https://youtu.be/pwVZ1p5vKrQ.
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tengah Tahun 2021 dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB Yanuar Ahmad, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan, Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman Ibnu Firdaus Zayyad dan para Pejabat Pengelola serta Admin Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam arahannya menyampaikan |dalam memberikan pelayanan publik kita dituntut secara cepat, tepat, tuntas, profesional dan tidak diskriminatif.
Keluhan, kritik, aspirasi dan saran yang disampaikan oleh masyarakat adalah bentuk partisipasi dan kepedulian atas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah|.
Secara berkala Kemendagri melakukan pemantauan data pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 Pemerintah Daerah telah menerima 18.294 laporan pengaduan dan total tersebut yang sudah ditindaklanjuti sekitar 13.313 (72,58%), tuturnya.
Atas dasar data tersebut, kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja cukup baik dalam mengelola setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, imbuhnya.
Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan di daerah serta komunikasi yang telah dibangun dengan Pemerintah Daerah masih terdapat kendala dalam memberikan pelayanan pengaduan, ujarnya.
Kendala dan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Pemerintah Pusat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan kerjasama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, jelasnya.
Oleh karena itu, kami meminta dukungan Pemerintah Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Segera menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat secara cepat, akurat, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Susun rencana aksi kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik untuk mendukung peningkatan kualitas pengaduan;
3. Sosialisasi secara pro aktif kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan;
4. Memanfaatkan data pengelolaan pengaduan untuk perbaikan kebijakan.
Ia pun berharap capaian positif yang telah dicapai semester pertama ini dapat ditingkatkan dan apabila masih terdapat kendala atau permasalahan pengelolaan pengaduan untuk dapat didiskusikan dengan baik dan dicarikan solusi yang konkrit sehingga pelayanan pengaduan kedepan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa dalam sambutannya juga mengatakan tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :
1. Melalukan evaluasi kinerja admin dan pejabat penghubung secara berkala terutama kepada admin yang tidak aktif dalam mengelola pengaduan;
2. Melakukan verifikasi dan memberikan tindak lanjut atas laporan yang belum selesai;
3. Menyusun SOP pengelolaan pengaduan dan rencana aksi tahun 2021;
4. Memanfaatkan data pengaduan sebagai dasar untuk perbaikan pelayanan publik;
5. Melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan selaku narasumber dalam paparannya telah mengumumkan bahwa Pemerintah Daerah dengan pengelola laporan terbaik semester pertama tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupatan/Kota salah satunya adalah Pemerintah Kota Bekasi.
Dilansir instagram resmi lapor1708, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mengumumkan data pengelola SP4N-LAPOR! pada semester satu tahun 2021 bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang berhasil meraih predikat pengelola laporan terbaik. (ARZ)