Jakarta,  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfostandi Kota Bekasi Teti Handayani, S.IP bersama Eselon IV menghadiri Acara Forum Kehumasan Transportasi se Jabotabek, yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Hotel Luminor Jakarta, Selasa (19/11/2019). Forum ini merupakan wadah untuk sharing terhadap permasalahan kehumasan transportasi di daerah.

Forum ini di hadiri oleh Dinas Komunikasi se-Jabotabek dan merupakan acara pertama yang diselenggarakan oleh BPTJ dalam rangka membangun jejaring dan memperkuat sinergi stakeholder sektor transportasi se-Jabotabek.

Dalam hal ini masalah transportasi dianggap sangat rentan terhadap perkembangan isu yang ada di masyarakat, terlebih dengan perkembangan teknologi  informasi melalui media sosial dan media massa. Tidak jarang isu ini berakhir dengan perspektif negatif akibat tidak ada komunikasi yang baik ke masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ir. Bambang Prihartono, Kepala BPTJ saat membuka forum Kehumasan Transportasi Jabotabek.

Bambang Prihartono menjelaskan bahwa BPTJ adalah koordinator badan penyelenggara transportasi, walapun kewenangan trasportasi tetap di daerah tetapi BPTJ tetap bertanggung jawab terhadap jalannya transportasi, sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pusat (BPTJ) dengan daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam bidang kehumasan.

Turut hadir  narasumber pada pertemuan ini  Dr. Hifni Alifahmi  dan Budi Rahardjo Humas BPTJ di dalam sharing session dengan tujuan dapat memberikan pengalaman dan masukan dalam masalah kehumasan transportasi pada daerahnya masing-masing.

Kepala Bidang PIP Diskominfostandi Kota Bekasi,  Teti Handayani mengatakan bahwa terkait dengan koordinasi kehumasan ini perlu adanya sinergitas antara pusat dan daerah, sehingga tercipta informasi dan komunikasi yang efektif untuk disampaikan kepada masyarakat.

Lanjut disampaikan Teti bahwa Kota Bekasi sendiri telah mempunyai PPID yang merupakan  wadah untuk menjalin komunikasi dan memberikan informasi,  dimana dalamnya terdapat semua OPD yang di wakili oleh  Sekretaris OPD dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat (pendi).